Pasuruan - Pemerintah Desa (Pemdes) Kepulungan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan menggelar koordinasi bersama seluruh Ketua RT, RW, dan Linmas se-Desa Kepulungan. Kegiatan tersebut berlangsung di Balai Desa Kepulungan, Rabu (24/12/2025).

Koordinasi ini membahas penguatan pelayanan publik berbasis digital sekaligus penjelasan arah penggunaan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2026.

Kepala Desa Kepulungan Didik Hartono menyebut, desa kini mulai mengoptimalkan layanan satu pintu berbasis aplikasi bernama Sapa Warga.

“Sapa Warga ini adalah sistem administrasi dan pelayanan aktif untuk warga. Melalui platform digital satu pintu ini, masyarakat bisa mengurus berbagai layanan desa langsung dari handphone,” katanya.

Menurut Didik, layanan tersebut mencakup pengurusan surat pengantar, izin keramaian, hingga administrasi kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Identitas Anak (KIA). Kehadiran aplikasi ini diharapkan mempermudah warga sekaligus mempercepat pelayanan di tingkat desa.

“Tujuan utamanya adalah memangkas birokrasi dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat tanpa harus selalu datang ke kantor desa,” jelasnya.

Selain layanan publik, Pemdes Kepulungan juga menyampaikan hasil Zoom Meeting Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) dengan Kementerian Desa terkait kebijakan penggunaan Dana Desa.

Didik mengungkapkan, sebagian besar Dana Desa telah ditetapkan penggunaannya melalui skema earmark.

“Sebanyak 85 persen Dana Desa diarahkan untuk earmark cicilan awal pembangunan Gedung KDMP dengan nilai sekitar Rp 680 juta. Ini sudah menjadi kebijakan yang ditentukan pemerintah pusat,” ungkap Didik.

Sementara itu, lanjut Didik, sebesar 3 persen Dana Desa dialokasikan untuk operasional pemerintahan desa. Adapun sisa 12 persen akan digunakan untuk program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

“Sisa anggaran akan difokuskan pada penanganan stunting, bidang kesehatan, musyawarah desa, serta Bantuan Langsung Tunai (BLT). Semua itu akan dimusyawarahkan bersama BPD dan masyarakat sesuai aturan prioritas penggunaan Dana Desa,” pungkasnya. (KIM Pulung)